DIALEKTIKAJAMBI.COM,
Jambi: Gubernur Jambi, Dr.H.Al Haris, S.Sos.,M.H., mengemukakan, Pemerintah
Provinsi Jambi telah menyiapkan beberapa alternatif terkait pengangkutan
batubara di Provinsi Jambi yang selama ini menjadi polemik. Hal tersebut
dikemukakan Gubernur Al Haris pada saat
Diskusi antara Pemprov Jambi dan Tim Wantannas bersama Forkopimda serta
Bupati Tanjung Jabung Timur dan Bupati Batanghari, bertempat di Auditorium
Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (27/09/2022).
Dikatakan Gubernur Al
Haris, permasalahan angkutan batubara ini menjadi tantangan yang sangat luar
biasa baginya semenjak dirinya menjadi gubernur. “Permasalahan angkutan
batubara ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa sejak saya menjadi
Gubernur Jambi, dimana Provinsi Jambi belum memiliki jalan khusus untuk
angkutan batubara dan perusahaan batubara yang ada belum membuat jalan khusus
ini. Saat ini saya bersama Pemerintah Provinsi Jambi mencoba mengambil langkah
langkah dalam menyiapkan beberapa alternatif permasalahan batubara yaitu yang
pertama adalah dengan mengalihkan jalan batubara agar tidak melewati jalan
nasional dan yang kedua adalah dengan memanfaatkan potensi aliran sungai
Batanghari, sehingga pengangkutan batubara lewat jalur air,” ujar Al Haris.
Dihadapan Wantannas,
Gubernur Al Haris menyampaikan, terkait dengan pelebaran ruas jalan nasional
dari Sarolangun menuju Jambi, saat ini lebar jalan hanya 6 meter. "Kami
meminta kepada tim Wantannas untuk menyampaikan kepada Presiden RI terkait
dengan pelebaran ruas jalan nasional dari Sarolangun menuju Jambi. Saat ini
hampir 8 ribu truck yang melintasi jalan tersebut dan jalan yang tersedia
lebarnya 6 meter. Tentu terjadi penumpukan dijalan tersebut yang menyebabkan
kemacetan," ucap Al Haris.
Al Haris menuturkan,
Provinsi Jambi sampai saat ini belum memiliki jalan khusus untuk batubara,
untuk itu Pemerintah Provinsi Jambi bersama Pemerintah Kabupaten Batanghari
sudah memulai melakukan pengerjaan jalan untuk angkutan batubara mulai dari
daerah Koto Boyo - Bajubang - Tempino - Pelabuhan Talang Duku. Pemerintah
Kabupaten Batanghari sudah mulai pengerjaan jalan dari daerah Koto Boyo sampai
ke Tempino sepanjang lebih kurang 32 kilometer sebagai tahap awal, selanjutnya
Pemerintah Provinsi Jambi akan menaikkan kelas jalan menjadi kelas A dengan
menganggarkannya pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah perubahan (APBD P)
sebesar lebih kurang Rp. 50 miliar untuk peningkatan kelas jalan tersebut.
“Saya telah
menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi untuk
segera menyiapkan anggaran tersebut dan berdiskusi dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi pada APBD P nanti, karena ini sangat
penting sekali. Pemerintah Provinsi Jambi memiliki target, alternatif jalan
angkutan batubara ini sudah selesai pada akhir Desember 2022 sambil menunggu
pengerjaan jalan khusus angkutan batubara dari perusahaan batubara yang telah
melakukan ekspose dalam pembangunan jalan tersebut,” tutur Al Haris.
Al Haris juga mengungkapkan
bahwa Pemerintah Provinsi Jambi telah meminta kepada Bapak Menteri Perhubungan
RI untuk menyetujui pembangunan Pelabuhan Tenam di Batanghari, dimana ada
perusahaan yang serius untuk membangun pelabuhan tersebut. Pemerintah Provinsi
Jambi juga telah meminta kepada Bapak Menteri Perhubungan RI terkait pengerukan
di 10 titik Sungai Batanghari yang memang memerlukan pengerukan karena telah
terjadi pendangkalan. Semoga izin pengerukan bisa cepat keluar dan segera
melakukan pengerukan,” pungkas Al Haris.
Sementara itu,
Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Laksdya TNI Harjo Susmoro
mengatakan, masalah ketahanan nasional
ini juga yang akan menjamin keamanan bangsa Indonesia kedepan dan
keamanan ini adalah bagian dari kepentingan nasional yang akan menentukan juga
kesejahteraan bangsa Indonesia. ”Kegiatan ini yaitu memberikan masukan kepada
bapak presiden selaku kepala negara dan pemangku kepentingan yang bertanggung
jawab masalah keamanan sekaligus kesejahteraan bangsa Indonesia,” katanya.