DIALEKTIKAJAMBI.COM,
Jambi: Gubernur Jambi Al
Haris menyatakan, Pemerintah Provinsi Jambi akan menyiapkan lembaga khusus
produk halal untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jambi. Hal tersebut
disampaikan AL Haris pada saat membuka acara Rapat Koordinasi dan Public
Hearing Temu Konsultasi Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dengan
tema “Akselerasi 10 Juta Sertifikat Halal dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi
Nasional” yang dihadiri Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Kementrian Agama RI Muhammad Aqil Irham bertempat di Swissbell Hotel Jambi,
Jambi (17/03/2022).
Al Haris menyampaikan, Pemerintah Provinsi Jambi akan membentuk Lembaga
Khusus Produk Halal, khususnya bagi UMKM yang sudah ada, kedepannya satu UMKM
satu produk dengan catatan, ketika ada UMKM yang lemah ekonominya, maka
Pemerintah Provinsi Jambi akan menggratiskan untuk proses label halal.
“Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah melaksanakan amanat peraturan
perundang-undangan, yaitu pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan dan
pengawasan jaminan produk halal untuk menciptakan ketenteraman dan kenyamanan
bagi masyarakat dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk halal,” ujar Al
Haris.
Al Haris menuturkan, UMKM sebagai penggerak dan penopang perekonomian
nasional dan daerah, sehingga Pemerintah perlu mendorong dan membangkitkan
kembali semangat UMKM agar bangkit dan pulih dari keterpurukan akibat pandemi.
Program sertifikasi gratis halal bagi UMKM merupakan upaya untuk membranding produk
UMKM dengan jaminan produk halal sehingga kedepan akan semakin meningkatkan
kepercayaan masyarakat atas keamanan dan kebersihan produk UMKM.
“Sertifikasi halal tentu akan menambah kredit poin bagi produk UMKM kita
di Provinsi Jambi, muaranya nanti adalah pada pemulihan dan peningkatan
perekonomian masyarakat dan daerah, yang selaras dengan visi dan misi
pembangunan Provinsi Jambi,” tutur Al Haris.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Muhammad Aqil Irham
mengatakan, melalui 100 ribu pendamping PPH sejalan dengan komitmen Presiden
dan Wakil Presiden RI pada tahun 2024 Indonesia harus menjadi pusat industri
halal di dunia karena selama ini Indonesia urutannya berada dibawah negara
Singapura, Malaysia dan Uni Emirate Arab. Menteri Agama RI dan BPJPH ingin
mengimplemetasikannya sehingga kedepannya posisi produk halal Indonesia bisa
melampaui dari negara Singapura, Malaysia maupun Uni Emirate Arab karena
Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia.
Kepala Kementrian Agama Perwakilan Provinsi Jambi, H. Zostafia
mengatakan, Satgas Halal di Provinsi Jambi telah melaksanakan beberapa kegiatan
yaitu: pertama adalah melakukan sosialisasi mulai dari tingkat pelajar,
mahasiswa, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha, kedua adalah mengadakan
rapat koordinasi dengan Lembaga pemeriksa halal, Majelis Ulama Indonesia (MUI),
dan istansi dinas terkait dan yang ketiga adalah melakukan proses sosialisasi
sertifikat halal melalui satgas halal dengan pemberian bantuan fasilitasi dari
BPJPH ke pelaku usaha di Provinsi Jambi sebanyak 120 dari Kabupaten/Kota dan
sertifikat tersebut sudah diterima pelaku usaha.